Oleh: sarah291183 | 6 November 2009

Kemiskinan Indonesia Tahun 2009

 miskin1Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan.

Kesenjangan dan kemiskinan masih merupakan problem bangsa Indonesia. Angka pengangguran pada tahun 2009 sekitar 8,1%  dari total penduduk Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini seraya berusaha mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerintah Indonesia telah melaksanakan Triple P Strategy: Pro Growth, Pro Poor, Pro Job. Pemerintah juga berusaha mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program Triple P tersebut.
Bersamaan dengan itu, Indonesia menghadapi globalisasi yang mendorong liberalisasi pada setiap lini perekonomian, apakah pada faktor produksi atau komoditas. Indonesia juga menghadapi masalah korupsi dan pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah (desentralisasi). 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) hasil survei pada Maret 2009, jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 32,53 juta jiwa atau 14,15 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

Penduduk miskin berkurang 2,43 juta jiwa dibandingkan dengan (hasil survei) Maret 2008 yang mencapai 34,96 juta jiwa atau 15,42 persen (dari total populasi).
penduduk miskin didominasi penduduk pedesaan yaitu 20,62 juta jiwa atau 17,35 persen dari total penduduk di desa.

Sedangkan penduduk miskin di perkotaan sebesar 11,91 juta jiwa atau 10,72 persen dari total penduduk kota.

Jumlah orang miskin di perkotaan, bila dibandingkan survei Maret 2008, mengalami penurunan sebesar 850 ribu jiwa. Sedangkan di pedesaan bila dibandingkan Maret 2008, penduduk miskin berkurang 1,5 juta jiwa.

Penurunan jumlah kemiskinan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, naiknya upah riil buruh tani dan bangunan. Upah buruh riil petani di pedesaan rata-rata naik sebesar 13,22 persen. Sedangkan upah buruh bangunan di perkotaan rata-rata naik 10,61 persen.

Kedua, nilai tukar petani pangan selama periode April 2008-Maret 2009 mengalami kenaikan sebesar 0,88 persen. Sedangkan untuk nilai tukar petani di sektor perikanan (nelayan) naik 5,27 persen.

Ketiga, penurunan itu juga didukung oleh kebijakan pemerintah seperti bantuan langsung tunai (BLT), biaya operasional sekolah (BOS) dan juga Kebijakan Beras untuk masyarkat miskin (raskin).
selain peningkatan pendapatan, penurunan kemiskinan tersebut juga didukung oleh kondisi inflasi yang stabil sebesar 7,92 persen pada periode Maret 2008-Maret 2009. Dan peningkatan harga beras rata-rata pada Maret 2008-Maret 2009 yang lebih rendah dibandingkan laju inflasi.

Jumlah orang miskin tersebut diperoleh berdasarkan garis kemiskinan atau jumlah pengeluaran sebesar Rp200.262 per orang per bulan. Artinya orang dinilai miskin bila memiliki pendapatan setiap orangnya rata-rata sebesar Rp200.262, perorang, bukan per keluarga.

Contoh seseorang yang bekerja dengan penghasilan Rp500 ribu yang memiliki satu orang istri tanpa anak, yang berarti dia cuma berdua dengan istrinya maka pendapatan per kapitanya Rp250.000 per orang per bulan. Berarti hal ini tidak termasuk dalam penduduk miskin yang berpendapatan per orang sebesar Rp200.262.

Angka garis kemiskinan tersebut meningkat bila dibandingkan garis penghitungan untuk Maret 2008 yang sebesar Rp182.636 .

Penghitungan Rp200.262 ribu tersebut terdiri dari Rp147,339 untuk makan per bulan dan Rp52.923 untuk pengeluaran non makanan seperti tempat tinggal dan pakaian per bulan.

Untuk makanan tersebut, setara dengan 2100 kalori setiap hari setiap orang. Hal ini sesuai dengan kebutuhan minimum konsumsi orang menurut ahli gizi. Selain itu, penghitungan untuk non makanan diwakili sekitar 51 jenis komoditas yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan bagi orang kota dan 47 sebagai orang desa.

Selama ini cara-cara yang dilakukan pemerintah masih belum menuai hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan karena beberapa kelemahan dalam program penanggulangan kemiskinan, antara lain :

  1. Masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro daripada pemerataan.
  2. Sentralisasi kebijakan daripada desentralisasi.
  3. Lebih bersifat karitatif daripada transformative.
  4. Memposisikan masyarakat sebagai objek dan bukan subjek.
    1. Cara pandang tentang penanggulangan kemiskinan masih berorientasi pada ‘charity’ daripada ‘productivity’.
    2. Asumsi permasalahan dan solusi kemiskinan sering dipandang sama daripada pluralistis.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: